eProcurement Diadopsi Institusi Pemerintah dan Bisnis
Diperkenalkan di Indonesia sejak 2002, e-Procurement telah banyak diterapkan di instansi pemerintah maupun swasta.
Pengadaan/pembelian barang merupakan aktivitas bisnis perusahaan yang frekuensinya paling tinggi. Sebesar 30% aktivitas perusahaan tiap bulan habis untuk pembelian material mentah, komponen, suku cadang, dan sebagainya.
Karena tingginya lalu-lintas aktivitas tersebut, maka dibutuhkan sistem yang rigid, sistematis, dan otomatis agar proses bisnis berjalan baik. Pasalnya, bila dijalankan secara manual, proses pengadaan/pembelian barang dan jasa ini cukup rentan penyelewengan.
Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada perusahaan publik/pemerintah di Indonesia, pengadaan barang/jasa merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari total kasus yang ditangani KPK sebelum tahun 2010, rata-rata 70% terkait dengan pengadaan barang/jasa.
Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang berjalan tidak tepat waktu, tidak berkualitas, atau berjalan tidak efisien. Misalnya, banyak alat yang dibeli tidak bisa dipakai, atau bangunan berumur pendek dan ambruk karena dibangun tidak sesuai spesifikasi teknis.
Bagi suatu perusahaan, kasus korupsi, penyelewengan, dan tidak transparannya proses bisnis dapat mengancam keberlanjutan dan citra perusahaan. Lantas, apa saja yang direkomendasikan KPK untuk mendorong terciptakan perusahaan yang kredibel di mata publik? Salah satunya adalah melalui penerapan e-Procurement.
Pada tahap awal melalui e-Announcement. Dengan mengumumkan rencana pengadaan dan pelaksanaan lelang di website perusahaan dan dapat diakses secara publik dan online, maka sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan tersebut.
Tidak hanya itu, penerapan e-Procurement juga secara otomatis membentuk persaingan usaha yang sehat serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
Dengan itu, secara tidak langsung, mendukung proses monitoring dan audit, karena seluruh informasi dapat diakses secara real time.
Di Indonesia, sistem ini telah diimplementasikan sejak 2002 terhadap seluruh instansi pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, hingga badan layanan umum lainnya. Puncaknya, pada 2010, dapat dikatakan 90% instansi pemerintah telah menerapkan sistem e-Procurement.
Hasilnya, angka kasus penyelewengan dan korupsi dari aktivitas pengadaan barang/jasa di instansi atau melibatkan penyelenggara negara menurun. Dalam catatan KPK, menjadi 60% dari total kasus yang ditangani per tahunnya.
Aplikasi
Upaya dunia bisnis meminimalisir penyelewengan anggaran dari aktivitas pengadaan barang dan jasa tidak hanya berhenti dari implementasi sistem e-Procurement yang telah mendunia. Di Indonesia, tidak sedikit para pengembang peranti lunak yang menciptakan sistem serupa. Salah satu di antaranya adalah aplikasi opentender.net yang dirilis Indonesia Corruption Watch, bekerja sama dengan Ikatan
Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Aplikasi ini dapat digunakan secara cuma-cuma oleh instansi pemerintah atau entitas bisnis lainnya, yang ingin menerapkan sistem e-Procurement atau e-Budgeting. “Aplikasi yang akan memperkecil tingkat risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa” menjadi tagline aplikasi ini.
Sejalan dengan upaya meminimalisir penyelewengan dan korupsi dari pengadaan barang dan jasa tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inpres ini merevisi Inpres tahun 2013, di mana masih disebutkan pengadaan untuk kementerian/lembaga negara secara elektronik 75% dan 40% untuk pemerintah daerah. Kini berubah menjadi 100% untuk seluruh lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah.
sumber : Tahun 2016 I Halo Vale 18
